Di tengah pandemi Covid-19, Yasonna Laoly, Sekretaris Hukum dan Hak Asasi Manusia, baru-baru ini mengatakan sedang mempersiapkan revisi 2012 tentang PP 99. Menteri Yasonna mempertimbangkan upaya untuk meminimalkan penyebaran virus korona di penjara dengan melihat 300 kasus korupsi di atas usia 60 tahun atau mereka yang melewati dua pertiga masa hukumannya. Namun pernyataan ini menuai kritik dari beberapa pihak.

Sehubungan dengan argumen ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md berbicara.
Menurut Mahfud Md, ruang untuk korupsi tahanan lebih efektif sebagai situs isolasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 daripada di rumah. "Faktanya, isolasi lebih baik di sana daripada di rumah," kata pernyataan resmi pada Sabtu, 4 April 2020.
Kondisi sel penjara yang korup tidak berantakan dan mendukung penggunaan jarak fisik selama pandemi ini.

Dia menekankan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk merevisi PP No 99/2012 tentang persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak narapidana, khususnya pada pelepasan bersyarat korupsi yang bersyarat.

Sumber: Tempo.co

Pos Mahfud Md menegaskan bahwa tidak ada pembebasan bersyarat bagi tahanan korup terkait pandemi yang pertama kali muncul di The Indo Post.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here